KOTA PINANG (EKSPOSnews): Sejumlah Kepala Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumut meradang.

Pasalnya, anggaran Asuransi Kesehatan Daerah (Askesda) tahun 2009 sebanyak Rp2 miliar untuk 11 puskesmas yang ada di daerah itu, belum direalisasikan. Padahal, dari dana itu sejatinya mereka mendapatkan ‘upah’ dari pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat. Itu, sesuai pengakuan salah seorang Kepala Puskesmas dijajaran Pemkab Labusel.

“Sampai sekarang belum ada cair dananya Askesda dari Pemkab. Memang sudah kami ajukan pada 2009,” katanya.

Meski dana Askesda itu tidak direalisasikan pemkab setempat, lanjutnya, pelayanan kepada masyarakat sebenarnya tidak berkurang. Namun
dampaknya adalah bagi dokter dan paramedis lainnya yang tidak memperoleh honor dan jasa. Dimana, jumlahnya mencapai sekitar Rp3 juta
sampai Rp5 perbulan.

“Dampaknya memang jasa medis antara Rp3 juta sampai Rp5 juta tidak dibayarkan. Seharusnya, mendapat uang honor dan jasa pelayanan paramedisnya, akhirnya nggak dapat lagi karena dana itu tidak direalisasikan,” katanya.

Seeharusnya dari dana realisasi Rp2 miliar itu setiap Puskesmas akan memperoleh sejumlah dana Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai tambahan peralatan tulis bagi setiap puskesmas disana. Jika dana itu direalisasikan diperkirakan jumlah  per tahun mencapau puluhan juta. “Kalau dana itu disalurkan bisa menjadi motivasi bagi paramedis untuk meningkatkan kinerja mereka disetiap Puskesmas. Kan sayang sudah ada angarannya namun tidak direalisasikan,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan salah seorang pejabat yang enggan menyebutkan namanya dilingkungan Dinas Kesehatan Pemkab Labusel. Sebab
dari dana itu menurutnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “ Kan sia-sia kalau dana itu kembali lagi
ke kas pemerintah. Ada dana kenapa tidak bisa digunakan anggaranya. Harusnya dari dana itu ada dana biaya pelayanan untuk bidan, kepala Puskesmas. Karena tidak digunakan angaranya mereka tidak dapat lagi,” kata pejabat tersebut.

Ironisnya, pejabat ini mendengar kabar jika Kepala Dinas Kesehatan Labusel ditengarai tidak bisa mengunakan angaran itu, terdapat utang
Pemkab Labusel di Rumah Sakit Kabupaten Labuhanbatu mencapai ratusan juta lebih.

Kepala Dinas Keehatan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Mastiana ketika dikomfirmasi mengakui dana senilai Rp2 miliar itu tidak digunakan
karena pada dokumen Daftar Proyek Angaran (DPA) terdapat kesalahan tekhnis. “Memang dana itu tidak dikerjakan. Karena dokumen DPA ada
kendala tekhnis kerjakan itu lebih bermasalah lagi. Itu sudah dilarang penjabat bupati supaya tidak dikerjakan karena lebih bermasalah lagi
nanti,” tutur Mastiana.

Selanjutnya dikatakannya, meskipun dana sebanyak Rp2 miliar itu tidak direalisasikan tidak begitu berpengaruh  terhadap pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.

Saat disinggung apakah tidak ada dampaknya bagi masyarakat kalau realisasi Askesda tidak dilaksanakan, Mastiana menyatakan, program
Askesda tahun 2009 belum ada peraturanya, sehinga akan direalisasikan untuk tahun 2010 ini.

“Pengajuan draf Askesda  tahun ini baru dilaksankan. Kalau soal honor dan jasa pelayanan kepada para medis itu kata penjabat bupati tdak perlu lagi diberikan, karena dasar pemberian uang honor itu tidak ada. Kalau untuk biaya pelayanan bagi masyarakat nggak apa-apa kami realisasikan,” tandasnya.(fajar)