RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews) :Proyek fisik pembangunan parit beton yang dananya bersumber dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (P2KP-Paket) dilingkungan Gang Teladan, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dihentikan warga. Pasalnya, diduga terjadi pemalsuan data. Itu, dilakukan dengan pemaksuan tandatangan dalam berita acara proyek.

Wacana itu mengemuka saat digelar dengar pendapat antara warga keberatan dan unsur terkait dari P2KP-Paket yang difasilitasi oleh Lurah Sioldengan Sarmadan Harahap, Selasa 31 Agustus 2010.

Selain merasa dipalsukan tandatangannya, dua orang warga yang berdekatan dengan proyek parit itu juga menolak pembangunan saluran air yang membelah tanah miliknya. Hal itu disebabkan tidak adanya koordinasi yang dijalin oleh semua unsur terkait.

Yunus, misalnya, dalam dengar pendapat diungkapkannya, saat hujan tiba waktu lalu, kediamannya digenangi air yang bercampur sampah yang berasal dari aliran parit yang belum selesai dibatu tersebut. “Saya keberatan ada parit disitu, rumah saya jadi banjir dan bersampah. Lagi pula sama sekali tidak ada musyawarah dengan saya, padahal tanah saya dipakai sebahagiannya untuk parit,” ujarnya.

Mengaku mendapat pengakuan yang semena-mena terkait tandatangan dipalsukan, seperti Sofyan Harahap, Maramuda Siregar, Ahmad Nasir Hasibuan, Abdul Malik Siregar, Dedy Harahap, Asrul Hasibuan, Budiman Sihotang dan Abinur Hasibuan didampingi warga lainnya meminta kepada semua unsur yang terkait dalam P2KP-Paket untuk membatalkan proyek parit tersebut. Selain itu, mereka juga berencana untuk melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib.

Ketua Pakem Bersama Syamsul Bahri Harahap siang itu mengakui memang memalsukan tandatangan rekan-rekan selingkungannya sebagai daftar calon pekerja proyek dari BLM paket, dengan tujuan agar pembangunan segera terlaksana. Sebab menurut beliau, jika hal itu terlambat diserahkan, diperkirakan proyek yang dinilainya sangat bermanfaat bagi masyarakat tersebut akan dapat dibatalkan. Ditambah Syamsul, sebahagian dari nama calon itu, sudah dipekerjakannya. “Maksud saya bukan yang lain-lain, itu biar cepat pembangunannya. Lagi pula nama yang dimasukkan itu semua kawan-kawan, saya tidak yakin akan seperti ini. Kalau nama-nama calon pekerja itu lambat kita serahkan, kemungkinan akan gagal proyeknya dan itu juga salah satu syarat untuk menarik dana pembangunannya. Karena saya yang membuatnya, saya akan bertanggungjawab tentang hal ini,” ujar Syamsul.

Sedangkan, Pangeran Sogagaon selaku SF Advanced dalam pertemuan meminta pengertian warga. Tetapi jika memang berkeras keberatan dengan hal itu, dirinya akan merealisasikan permintaan warga untuk membatalkan proyek yang dikatakannya telah dilakukan uji dampak lingkungan tersebut. “Kalau kita tidak masalah, dibatalkan pun proyek itu ya terserah, tidak masalah sama kita itu. Sebab, pembangunan yang ada berdasarkan usulan masyarakat,” tutur Pangeran.

Karena belum dicapai kesepakatan antara warga dengan unsur petugas dari P2KP-Paket terkait tandatangan dan keberatan warga, semua yang hadir akhirnya meninjau lokasi pembangunan. Disana Yunus kembali menceritakan kronologis arus air yang melintas sehingga akan berdampak kepada rumahnya. Sikap tidak adanya koordinasi dengan dirinya menambah ketidaksimpatikan dirinya dengan unsur P2KP-Paket dan petugas yang ada dilingkungannya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, dalam Papan plank pembangunan P2KP-Paket dikerjakan oleh BKM Karya Mufakat, jenis pekerjaan parit beton, volume 200 meter, sumber dana APBD sebesar Rp29.100.000, Swadaya Rp17.556.000 dan APBN Rp46.656.000. pada dasarnya, warga yang merasa keberatan dan menolak pembangunan menyebutkan bahwa hal itu bukan upaya menghengkang program pemerintah. Namun dikarenakan adanya dugaan pemalsuan administrasi dalam hal pengajuan usulan pembangunan.

“Kami bukan menolak pembangunan, ini semua kami anggap sangat baik. Tapi hendaknya jangan ada manipulasi berkas administrasi yang sampai-sampai harus memalsukan tandatangan kami warga disini. Sekali lagi semua pihak yang ada harus memahami duduk persoalan,” tutur sejumlah warga saat meninjau lokasi. (fajar)