SIMALUNGUN (EKSPOSnews) : Beberapa paket pengerjaan proyek di Kantor Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K dan KP) Kabupaten Simalungun, Sumut tahun 2010 ini menuai protes dari para rekanan.

Pasalnya lokasi pengerjaan proyek itu terdapat di beberapa wilayah kecamatan, namun dalam pelaksanaan pengumuman lelang justru digabungkan.
Wakil Direktur CV Parsaoran, Frans Bungaran Sitanggang menilai pengabungan proyek  itu jelas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Dimana, pada paragraf kedua bagian enam tentang penetapan sistim pengadaan, pasal 16 poin 3 disebut adanya larangan menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di daerah berbeda.

“Menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiennya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing,” ujarnya, Minggu 5 September 2010.

Selain itu, dalam menerapkan sistim penggunaan jasa wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. Frans menuturkan ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistim, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil.

Pengurus Aspekindo Siantar-Simalungun ini menambahkan, pihaknya telah mengajukan surat sanggahan terhadap pengumuman proyek di Kantor BP4K dan KP Kabupaten Simalungun pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan pengumuman pelelangan umum nomor 602.1/27/PAN/LEL/BP4K & KP-2010 tanggal 18 Agustus 2010, ada beberapa paket proyek diumumkan yang dananya bersumber dari DAK dan DAU. Seperti pengadaan gedung kantor Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Simimakuta dan Jawa Maraja Bah Jambi berbiaya Rp915 juta lebih. Pengadaan lumbung pangan di Kecamatan Pematang Bandar dan Jawa Maraja Bah Jambi dengan pagu anggaran Rp561 juta. Selanjutnya pengadaan lantai jemur di Kecamatan Bandar dan Jawa Maraja Bah Jambi dengan pagu anggaran Rp178 juta lebih.

Menurutnya, pelaksanaan proyek itu harus ditinjau ulang kembali dan memecahnya menjadi enam paket pengerjaan menurut daerahnya masing-masing. (jansen)