JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida akan mengusulkan kaji ulang rencana pembangunan kantor DPD di setiap provinsi yang akan menghabiskan dana Rp990 miliar.

"Saya pikir memang perlu kaji ulang atau dilakukan simulasi sebelum melakukan pembangunan itu," kata La Ode Ida, Jumat 3 September 2010.

Anggota DPD yang kembali mewakili provinsi Sulawesi Tenggara ini, berupaya agar dilakukan simulasi rencana pembangunan yang menyedot Rp30 miliar perprovinsi ini. La Ode menekankan pembangunan ini bukan soal fisik gedungnya, melainkan fungsinya.

"Bangunan yang mewah akan percuma bila tidak dapat menjembatani komunikasi fisik ataupun nonfisik antara DPD dengan konstituen di daerah," ujarnya.

La Ode mengusulkan sebaiknya rencana pembangunan itu juga bukan harga mati. Pendirian kantor DPD di daerah bisa juga menggunakan bangunan gedung di daerah yang sudah eksis. Jadi, tidak perlu membangun gedung baru.

Ada kekhawatiran lain tersirat di benak mantan aktivis LSM ini yang mungkin tidak terpikirkan anggota DPD lainnya. "Bila kantor DPD di daerah itu nantinya mewah, bertingkat, dan lain-lain, sementara aktivitas di daerah terbatas, itu akan menuai kritik baru," kata dia.

La Ode khawatir imbas kritik pembangunan gedung baru DPD senilai Rp1,6 triliun akan menyerang DPD. Yang terpenting bagi La Ode adalah menjadikan kewenangan DPD semakin kuat, bukan pembangunan fasilitas DPD.

"Jangan sampai proses itu justru menjadikan DPD terdemoralisasi, yang pada akhirnya merugikan DPD sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Zulbahri M, menyatakan usulan pembangunan gedung DPD di setiap daerah sudah sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung di seluruh ibukota provinsi mencapai sekitar Rp30 miliar di masing-masing daerah. "Anggarannya juga bisa lebih misalnya untuk wilayah Indonesia Timur. Karena harga di sana lebih tinggi," kata Zulbahri. (vn)