MEDAN (EKSPOSnews): Massa yang terdiri atas ratusan warga mengaku dari Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Damai mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, meminta lembaga tersebut benar-benar profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan kordinator pengunjukrasa, CE Butarbutar dalam orasinya di kantor KPU Medan, Selasa (9/3).

Menurut dia, KPU Medan dalam melaksanakan tugasnya harus netral dan jangan sampai merugikan bakal calon (balon) wali kota yang mendaftarkan diri.

Sikap tidak netral KPU Medan akan membuat pilkada damai yang didambakan masyarakat tidak akan tercapai, ujarnya.

"KPU Medan juga diharapkan benar-benar bersikap adil terhadap setiap balon," kata Butarbutar.

Ia juga mengaku heran dengan sikap KPU Medan yang seolah-seolah bertindak seperti penyelidik dengan mendatangi SMA Penabur, Jawa Barat untuk mempertanyakan surat keterangan pengganti Ijazah SMA salah seorang balon yang dikeluarkan sekolah tersebut.

"Sikap KPU Medan itu sangat disesalkan," katanya.

Menanggapi unjukrasa itu, Humas KPU Medan Pandapotan Tamba menjelaskan, penelitian yang dilakukan KPU merupakan tugas verifikasi terhadap ijazah dari setiap balon Wali Kota Medan.

Penelitian dan klarifikasi yang dilakukan KPU Medan terhadap seluruh balon Wali Kota Medan merupakan tugas yang diatur undang-undang, katanya.

"KPU Medan juga berhak melakukan penelitian terhadap asal-usul ijazah balon wali kota," kata Tamba. (an/osm)