TARUTUNG (EKSPOSnews): Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara hendaknya jangan bertumpu kepada kepentingan politik pihak tertentu karena dapat mengakibatkan kecemburan sosial serta monopoli anggaran pembangunan yang dimiliki.

Pernyataan ini diutarakan oleh Ketua LSM Pijar Keadilan Taput R.Pakpahan Jumat 6 Agustus 2010 mengingat banyaknya pembangunan fisik yang hanya bertumpu/terfokus pada beberapa kecamatan saja sehingga kebutuhan yang sangat mendesak bagi kecamatan lain di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi terabaikan.

Ditambahkannya lagi, masa jabatan atau periodesasi seorang kepala daerah ditentukan oleh suatu undang-undang dengan lama medudukinya hanya 5 tahun dan untuk menduduki posisi tersebut kembali harus dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Karenanya selama masa jabatan diemban oleh kepala daerah atau pejabat publik  sudah selayaknya memberikan perhatian pembangunan bagi kepentingan serta kebutuhan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat seluas luasnnya.

Melihat yang terlah terjadi selama ini, di-Kabupaten Tapanuli Utara banyak pembangunan terlaksana hanya karena kepentingan politik pihak tertentu saja sehingga terjadi monopoli anggaran di kecamatan tertentu yang berdampak buruk tidak meratanya pembangunan disemua lini. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sipoholon Bangunan Fisik Gedung SD masih layak dipakai namun sudah diganti dengan yang baru sementara di Kecamatan Adiankoting masih banyak sekolah yang perlu direhab.

Demikian pula dengan pembangunan jalan di Sitare tare Kecamatan Tarutung hingga sampai saat ini miliaran rupiah anggaran masuk namun hingga sekarang jalan tersebut belum dapat difungsikan sementara bila dialihkan keKecamatan lain yang membutuhkan sudah pasti sangat bermanfaat ,ujarnya.Jadi ada baiknya pihak pemerintah merobah system yang telah terjadi selama ini dengan membuat pola baru yakni pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan serta kebutuhan masyarakat seluas luasnya.

Sementara itu Jasa Sitompul anggota DPRD Taput menyatakan sangat setuju dengan apa yang diutarakan Pakpahan. “Memang selama ini sering terjadi seperti itu namun ini didorong karena masalah anggaran yang kurang mendukung  untuk pemerataan pembangunan ditambah lagi kurangnya perhatian kecamatan untuk memberikan pengusulan pembangunan.”

Oleh karenanya diharapkan semua pemangku kepentingan memberikan perhatian yang serius bagi daerah ini guna terciptanya keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat seluas luasnya, ujarnya (erwin)