JAKARTA (EKSPOSnews): Rencana pembangunan gedung baru DPR dipastikan akan jalan terus. Sedangkan DPR justru menyerahkan ihwal pembangunan ke tim teknis. DPR cuci tangan!

Polemik dan kontroversi hampir dua pekan terakhir ini terkait rencana pembangunan gedung baru DPR, lama kelamaan mengusik parlemen. Buktinya, Ketua DPR Marzuki Alie angkat tangan soal pembangunan gedung baru DPR.

“Anggota DPR itu orang politik tidak mengerti secara teknis yang berkaitan dengan pembangunan gedung," ujarnya saat jumpa pers setelah rapat tertutup antara Pimpinan DPR, Pimpinan BURT, Setjen DPR, Tim Teknis Setjen dan Konsultan Pembangunan Gedung, Senin 6 September 2010.

Marzuki menegaskan, mendesain dan menghitung anggaran bukan dilakukan DPR namun tim teknis dan konsultan. Tim teknis sambung Marzuki, mewakili pemilik dan pemerintah kemudian Kementrian Pekerjaan Umum yang menunjuk konsultan, bukan DPR.

“Kami tidak minta gedung yang mewah, tanyakan ke tim teknis, tidak pernah ada. Tidak pernah minta kolam renang dan spa, clear. DPR tidak mengerti apa-apa, kita hanya minta tambahan TA (tenaga ahli) bisa ditampung dalam rangka kinerja publik,” paparnya.

Marzuki meminta agar rencana pembangunan gedung DPR dikaji ulang. “Karena menjadi citra negatif, meminta agar poyek gedung ini dikaji dan dihitung ulang. Jangan mencerminkan gedung mewah," tegasnya seraya menyebutkan agar tender juga ditunda.

Marzuki meminta agar tim teknis dan konsultan menjelaskan kepada publik secara transparan dengan akuntabilitas yang baik dan terukur. “Dan yang menjelaskan bukan anggota DPR,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menegaskan jika pada akhirnya pembangunan gedung dilaksanakan agar tender dilakukan secara terbuka. “Serta KPK dan Kejaksaan mengawasi prosesnya,” tandas Priyo.

Sementara Tim Teknis Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Mardiyan Umar menegaskan semua masukan dari publik akan ditampung. “Masukan kami tampung dulu, kami akan terus bekerja dulu. Pasti akan mengulur peletakan batu pertama,” jelasnya.

Sementara Ketua Tim Konsultan Perencana Budi Sukada menegaskan bisa saja dikurangi anggaran namun tetap memperhatikan hal-hal penting. “Kami tidak berani kurangi yang primer. Ga mau ambil risiko,” ujarnya seraya tidak bisa memastikan berapa anggaran dapat ditekan. (in)