MATARAM (EKSPOSnews): Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Nashudin, menilai pelaksanakan Ujian Nasional (UN) 2010 secara jujur sulit tercapai.

Meskipun kepala sekolah diambil sumpahnya untuk melaksanakan UN dengan jujur dan transparan.

"Pasalnya, selama ini untuk menjalankan prosedur standar operasional (POS) UN saja dilanggar, padahal itu aturan yang ada sanksi hukumnya," katanya, Senin (8/3).

Hal itu dikatakannya ketika dimintai tanggapannya terkait adanya kesepakatan seluruh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahgraga (Dikpora) se-NTB untuk menjalakan UN secara jujur di atas sumpah, di Mataram.

Menurut dia, selama ini pelaksanaan UN di beberapa provinsi, khususnya di NTB dinilai masih belum maksimal, objektif dan akuntable meski di dalam POS sudah menjelaskan secara rinci aturan tersebut.

Hal itu juga terjadi sebagai akibat belum adanya komitmen yang kuat dari para pejabat mulai dari tingkat provinsi hingga di kabupaten/kota untuk betul-betul menyelenggarakan UN yang jujur dan adil sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat.

"Saya pesimistis UN di NTB bisa berjalan secara jujur, kalau komitmen pejabat di masing-masing daerah masih lemah," kata Nashuddin.

Ia menambahkan, pelaksanaan UN yang jujur sesuai aturan itu tanpa sumpah pun bisa tercapai bila pejabat di kabupaten/kota memiliki dan memegang komitmen sesuai aturan jelas yang ada di Pos UN.

"Permasalahannya, selama ini setiap kabupaten/kota itu hanya memikirkan gengsi jika tingkat kelulusan di daerahnya rendah. Cara-cara yang bertentangan dengan Pos UN pun dilanggar untuk mencapai target kelulusan," ujarnya.

Ia menilai ikrar sumpah yang diharuskan bagi penyelenggara UN dalam hal ini sekolah di kabupaten/kota semestinya tidak perlu dilakukan, namun sebaiknya pejabat kabupaten/kota di NTB melakukan pengawasan serta pembinaan yang baik.

Dengan pengawasan dan pembinaan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan UN yang jujur, objektif dan akuntable. Hal itu akan membuktikan kepada publik bahwa dunia pendidikan itu pantas dibanggakan dalam hal kejujuran.

"Yang paling penting dan perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya serta pejabat di kabupaten/kota tidak memberikan tekanan ke sekolah meluluskan 100 persen dengan berbagai cara. Ini harus dihilangkan," ujarnya.

Dinas Dikpora NTB mencatat jumlah peserta UN pada tahun ajaran 2009/2010 yang akan digelar pada 22 Maret sebanyak 145.862 orang. Jumlah itu terdiri atas 84.849 siswa SMP. (ant)