SURABAYA (EKSPOSnews): Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengajukan bantuan ke pemerintah pusat untuk merehabilitasi ratusan ruang kelas yang kurang layak.

"Kami mengajukan rehabilitasi untuk ratusan kelas, tapi secara jumlah saya belum tahu pasti. Yang jelas, dalam program tersebut Dinas Pendidikan Jatim mengajukannya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun di Surabaya, Rabu 14 Juli 2010.

Ia mengemukakan hal itu untuk menindaklanjuti program pemerintah pada tahun 2010 yang menyediakan anggaran sebanyak Rp9,3 triliun untuk melakukan rehabilitasi sebanyak 138 ribu kelas tingkat sekolah dasar (SD) se-Indonesia.

Menurut dia, sebelum mengajukan perbaikan kelas, pihaknya telah mencari dan melakukan verifikasi terhadap kelas-kelas di sekolah tingkat dasar yang dianggap kurang layak untuk ditempati.

"Kami sudah membentuk tim dan sudah melakukan proses verifikasi. Tidak mudah mengajukan anggaran untuk perbaikan kelas. Aspeknya banyak sekali sebelum mengajukannya," kata mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Jatim tersebut.

Sekolah yang diajukan proses perbaikannya, kata dia, terdiri dari sekolah dasar negeri dan swasta, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah terpencil juga diupayakan perbaikannya.

"Kami berusaha mengajukan perbaikan kelas, semoga semua kelas yang kami ajukan perbaikannya bisa disetujui dan akan segera dilakukan rehabilitasi ruangan yang dinilai kurang layak," katanya.

Hanya saja, pihaknya menilai ruangan kelas di Jatim umumnya sudah bisa dikatakan banyak yang layak dan sesuai standarisasi pendidikan.

"Kalau secara mayoritas, ruang kelas di Jawa Timur sudah cukup bagus dan layak digunakan proses belajar-mengajar," kata Harun yang juga menjadi Kepala Dinas Pariwisata Jatim itu.

Saat ini, pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional pada 2010 menyediakan anggaran sebanyak Rp9,3 Triliun untuk merehabilitasi sekolah dasar (SD).

Anggaran itu digunakan merehabilitasi 138 ribu kelas SD di Indonesia yang masih rusak. Total kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp14 triliun, namun sisa kekurangan anggaran akan disediakan tahun depan. (ant)