YOGYAKARTA (EKSPOSnews): Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Tolak Komersialisasi Kampus (Gertak) kemarin menggelar aksi menolak pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan (KIK) yang telah mulai diberlakukan sejak awal Juli lalu.

Menurut mahasiswa, adanya aturan pemberlakuan KIK di kawasan kampus UGM dengan alasan untuk keamanan, terkesan mengada-ada. Selain itu, KIK membuat UGM menghabiskan begitu banyak kertas parkir. Setiap hari bisa mencapai lebih 5.000 kertas karcis.

”Ini tentu sebuah kesia-siaan dan kontradiktif dengan visi educopolis yang diusung UGM. Apalagi pada kenyataannya pasca pemasangan portal gate yang menjadi awal kebijakan KIK, jumlah kejadian asusila, lakalantas dan kriminal di lingkungan kampus justru semakin meningkat,” ujar aksi Gertak UGM Wisnu Prasetya Utomo, di sela-sela aksi di Balairung Gedung Pusat UGM.

Dalam aksi, para mahasiswa tersebut menuntut dipertemukan dengan Rektor UGM Sudjarwadi untuk berdialog. Namun sayang, tuntutan mereka itu tidak dapat terpenuhi karena dianggap sebagai organisasi mahasiswa yang tidak diakui kampus.

”Kami diberitahukan rektor memberi izin mengadakan dialog di Fakultas Ilmu Budaya (FIB), tapi kami ditolak oleh Dekan FIB karena dianggap organisasi mahasiswa yang ilegal. Padahal organisasi ini terdiri atas 500 anggota mahasiswa yang di dalamnya ada mahasiswa baru,” kata Wisnu.

Dia mengungkapkan, alasan organisasi ilegal hanyalah alasan yang dicari-cari. Selain itu, Gertak UGM dituding hanya menyesatkan mahasiswa baru dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar. ”Kami di sini hanya berusaha kritis karena kami menyadari peran mahasiswa selain belajar juga menjalankan fungsi kontrol sosial,” tandasnya.

Direktur Kemahasiswaan UGM Sentot Haryanto mengatakan, aturan adanya KIK tersebut hanyalah sebagai upaya kampus untuk menekan jumlah kendaraan yang masuk ke UGM. Alasannya, hanya mereka yang berkepentinganlah yang diperbolehkan masuk ke UGM. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk menjadikan universitas tertua ini sebagai kampus yang ideal untuk belajar dan dapat menjadi model.

”Sebagai pemangku amanah dan tanggung jawab, tentu kampus perlu membuat sebuah regulasi yang berkaitan dengan keamanan kampus. Dan dicanangkanlah portal dan saat dirasa begitu banyaknya pemborosan kertas, maka dibuatlah KIK untuk memudahkan pemeriksaan pemilik dengan kendaraannya,” ujarnya.
 
Sentot menuturkan, aksi penolakan yang dilakukan mahasiswa boleh-boleh saja. Namun, pihaknya menginginkan mahasiswa jangan hanya dapat memberikan kritikan, tapi juga masukan yang tentu akan didengarkan pihak kampus. ”Sosialisasi KIK akan terus kami lakukan sepanjang tahun ini. Untuk pemberlakuan pembayaran, kemungkinan baru akan direalisasikan tahun 2011. Itu pun setelah ada evaluasi pelaksanaan 2010 apakah pembayaran bisa dilakukan atau tidak,” ungkapnya. (ok)