Direktorat Jenderal Pajak masih akan membuka cukup banyak lowongan pegawai negeri sipil (PNS) sampai dengan 2014 mendatang. Tak hanya soal jurusan perpajakan, lowongan itu ke depannya juga diperuntukkan bagi semua jurusan.

Direktur Kepatuhan Internal Transformasi Sumberdaya Aparatur (Kitsda) Wahyu Karya Tumakaka menuturkan, target pegawai pajak sampai dengan 2014 adalah 40 ribu. "Atau menambah 8.000 pegawai dari total saat ini 32 ribu pegawai," ujarnya di Kantor Pajak, Jumat 27 Agustus 2010.

Menurut Wahyu, jumlah itu sudah termasuk memperhitungkan jumlah pegawai baru dan pegawai yang pensiun.
 
Dia menuturkan, targetkan 40 ribu pegawai pajak itu tidak banyak. Dibandingkan dengan Jepang, selisih pegawai pajak terhadap jumlah penduduknya sangat tinggi.
 
"Di Jepang, jumlah pegawai pajak ada 80 ribu padahal jumlah penduduknya hanya 120 juta orang. Sedang di Indonesia jumlah pegawai pajak baru 32 ribu dengan penduduk 239 juta," kata Wahyu.
 
Dengan demikian, menurutnya kondisi itu belum ideal kalau diukur dari sisi jumlah. "Karena dari total wajib pajak yang ada, kami hanya periksa dua persen saja," ujarnya.
Ringkasnya bisa dibilang perbandingan pegawai pajak di Jepang terhadap penduduk adalah hanya 1:1500, sedangkan di Indonesia 1:5000.
 
Namun, Wahyu mengatakan bahwa menambah pegawai pajak itu bukan tujuan utama. "Prinsip pajak di kita itu self assesment atau mempercayai wajib pajak," kata dia.
 
Wahyu mengibaratkan, pegawai pajak dan wajib pajak adalah seperti polisi dan pengendara. "Polisi itu tugasnya mengatur. Bekerja dengan baik, itu cukup. Tapi pengendara secara disiplin juga harus baik bukan, karena dipercaya main asal tancap saja," kata dia. Karena dengan kondisi pengendara yang ugal-ugalan tentu jalan tidak akan tertib dan kacau balau.
 
"Jadi, kami tidak akan menambah pegawai sampai 80 ribu seperti di Jepang. Karena kalau begitu, 80 persen pegawai Kementerian Keuangan itu akan ada di Ditjen Pajak," ujar dia.

Hal lain yang lebih penting, Wahyu menambahkan, adalah kalau terkesan penambahan pegawai itu untuk menakut-nakuti wajib pajak agar membayar pajak secara baik.
"Itu tidak baik, karena yang baik, pegawainya bekerja sesuai aturan dan wajib pajaknya juga demikian," kata dia. (vn/als)