PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews) :  Sikap dari Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Lingga menyetujui pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Hulman Sitorus-Koni Siregar, termasuk memimpin sidang paripurna dewan berdasarkan arahan dari partainya, yakni PDI-Perjuangan. Dimana, Timbul Lingga merupakan Ketua DPC PDI-P Kota Pematangsiantar, yang juga salah satu unsur pimpinan.

Ini sesuai dengan surat dari DPP PDI-P Sumatra Utara nomor : 198/internal/DPD- 26/IX/2010 tanggal 4 September 2010, yang ditujukan pada pimpinan dan anggota fraksi PDI-P di DPRD Pematangsiantar, Timbul Lingga serta para pengurus DPC.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPC PDI-P, Pardamean Sibarani didampingi Wakil Ketua Bidang Infokom Togi Siregar, dan Bendahara, Rudel Sipayung, Rabu 8 September 2010 di kantor partai Jalan Ricardo Siahaan.

Menurut Pardamean, keputusan yang diambil Timbul Lingga saat rapat koordinasi di Pemprovsu kemarin bukan karena kemauan pribadi, melainkan sesuai kebijakan dari induk partai. Dimana, inti surat dari DPD Sumut dengan tembusan tingkat DPP di Jakarta, diminta kepada pimpinan dewan dari PDI-P melaksanakan sidang paripurna pelantikan maupun anggota fraksi untuk menghadirinya.

“Artinya tidak ada posisi bergaining (tawar menawar) antara wali kota terpilih dengan PDI-P. Maupun kelompok partai politik (parpol) lain yang menginginkan pelantikan tidak dilakukan,” paparnya.

Dijelaskannya, keputusan partai itu dilakukan dengan mempertimbangkan Surat Keputusan (SK) dari KPU Pematangsiantar nomor : 270/186/KPU-PS/6/tahun 2010 dengan perubahan nomor : 270/184/KPU-PS/6/tahun 2010. Selanjutnya SK Mendagri nomor : 131.12-577 tahun 2010 tertanggal 24 Agustus mengenai pengangkatan wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta surat Gubsu nomor : 131/7956 tanggal 23 Agustus 2010. Ini termasuk adanya surat dari Timbul Lingga selaku Ketua DPC tertanggal 3 September 2010 mengenai arahan terkait pelantikan wali kota dan wakil wali kota.

Sementara itu, Togi Siregar menegaskan, Timbul Lingga tidak pernah membuat kesepakatan dengan pimpinan DPRD lainnya mengenai penolakan hasil Pemilukada Kota Pematangsiantar pada 9 Juni lalu. Menurutnya, surat pimpinan yang ditandatangani Timbul Lingga sebagai unsur pimpinan bukan menolak tetapi menunda pelantikan.

“Ini dilakukan menunggu hasil koordinasi dengan Mendagri, Depdagri maupun induk partai. Selain itu sudah ada penjelasan dari Gubsu jika proses pelantikan sudah sesuai mekanisme,” paparnya dan menambahkan, partai berasumsi SK Mendagri tersebut harus diamanatkan.

Dia juga menambahkan, PDI-Perjuangan perlu bertindak hati-hati dalam menentukan sikap terkait pelantikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai adanya upaya hukum jika Timbul Lingga tetap memimpin paripurna, menurutnya itu hal yang biasa. Namun, dikatakannya keberadaan pimpinan DPRD itu bersikap kolektif dan tindakan yang dilakukan Timbul Lingga sudah sesuai peraturan serta tahapan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. (jansen)