MEDAN (EKSPOSnews): Komisi VIII DPR RI menilai pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) yang baru dindangkan pada 2008 belum berjalan optimal karena belum adanya peraturan pemerintah (PP).

Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII DPR RI yang melakukan peninjauan ke Sumut untuk melihat sejauh mana implementasi CSR dijalan perusahaan baik BUMN, swasta nasional, dan swasta asing yang beroperasi di daerah ini.

“Dari pengamatan Komisi VIII, implementasi CSR di daerah ini belum berjalan optimal karena PP-nya sendiri belum keluar sampai sekarang. Hal ini membuat perusahaan tidak punya pedoman yang pasti, sehingga di lapangan jajaran direksi ragu menajalan program yang baru dibuat pemerintah tersebut,” tuturnya.

Ke depan, kata dia, Komisi VIII, IV, XI, dan VI akan membentuk tim perumus untuk mendesak pemerintah segera menerbitkan PP tersebut, sehingga perusahaan yang bergerak di Indonesia memiliki satu kepastian mengenai implementasi CSR di lapangan.

Dia menegaskan Komisi VIII DPR RI akan berupaya mendorong komisi terkait lainnya agar segera mengusulkan kepada pemerintah membuat PP tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan Amri Siregar dalam pertemuan dengan komisi VIII di Medan mengusulkan agar pemerintah dan DPR dapat merumuskan formula yang tepat mengenai besaran CSR yang harus dilaksanakan perusahaan baik BUMN, swasta nasional, maupun swasta asing.

Dari sisi BUMN, kata dia, pemerintah harus membuat klasifikasi besaran CSR yang harus disalurkan. Dia mencontohkan kalau perusahaan sehat sekali, misalnya, CSR bisa disalurkan 5 persen dari penjualan bersih. Kalau perusahaan masuk kategori sedang, CSR ditetapkan antara 3-4 persen dari penjualan bersih. Kalau BUMN yang merugi, tambahnya, tidak dibebankan biaya CSR, karena akan membuat BUMN itu mati.

“Banyak hak yang harus dirumuskan dan didiskusikan bersama mengenai formula CSR tersebut, sehingga tidak terlalu memberatkan perusahaan.”
Dia mengakui dana CSR itu, lanjut dia, memang ditujukan kepada masyarakat, namun perusahaan juga perlu hidup dan meningkatkan volume usaha, sehingga dapat memberikan manfaat bangi bangsa dan negara.(rel)