MEDAN (EKSPOSnews): Pemerintah harus menghapus berbagai kebijakan yang membebani pengusaha dan industri sawit nasional untuk menghindari pelambatan pertumbuhan areal dan produksi sawit yang sudah mulai terlihat sejak 2009.

"Pada 2009, pertumbuhan areal sawit nasional hanya sekitar 150.000 hektare dari seharusnya bisa 500.000 hektare.Itu menujukkan adanya gangguan seperti kebijakan perizinan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joefly J. Bachroeny, di Medan, Kamis (25/3).

Dia berbicara usai melantik kepengurusan Gapki Sumut periode 2010-2013 di mana sebagai Ketua terpilih kembali Balaman Tarigan, Sekretaris Timbas Prasad Ginting dan Bendahara Laksamana Adiyaksa.

Padahal, kata dia, terjadinya pelambatan pertumbuhan areal akan berdampak pada produksi, lapangan pekerjaan dan termasuk pendapatan daerah serta devisa negara.

Gangguan di sektor persawitan Indonesia juga bisa menjadi ancaman global mengingat Indonesia menjadi pengekspor utama CPO dunia.

"Pemerintah, asosiasi, pengusaha dan bahkan petani harus duduk satu meja untuk mencari solusi semua masalah dan pemerintah diharapkan membicarakan sebelum berbagai kebijakan atau peraturan dikeluarkan," katanya.

Sekjen DPP Gapki, Joko Supriyono menegaskan pemerintah harus melindungi dan memberikan dukungan kepada sektor persawitan mengingat potensi pasarnya yang masih tetap besar.

Berdasarkan perhitungan, kata dia, permintaan CPO masih akan tetap melaju lebih cepat ketimbang produksi sehingga itu berarti pasar tetap ada dan harga jual masih akan bagus.

Selisih permintaan dan produksi ada sekitar 500 ribu hingga 1 juta ton per tahun, di mana permintaan per tahun sekitar 5 juta hingga 5,5 juta ton.

Produksi CPO Indonesia sendiri tahun ini ditargetkan bisa sebanyak 23 juta ton dari 21,5 juta ton di tahun 2009.

"Ekspor CPO Indonesia memenuhi 85 persen kebutuhan dunia, jadi sudah seharusnya pemerintah Indonesia benar-benar komitmen melindungi dan membantu pertumbuhan areal dan produksi sawit nasional," kata Joko. (an)